Keadaan masyarakat Indonesia sepuluh tahun terakhir pasca reformasi 1998 secara kasat mata terlihat memprihatinkan. Ini diawali oleh gerakan mahasiswa yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan akhirnya berhasil menurunkan Presiden Soeharto.Perubahan ini diwarnai oleh situasi sosial politik yang tidak menentu terutama jika masyarakat membandingkan dengan masa Orde Baru yang terlihat tenang dan kurang terjadi permasalahan besar. Hal ini bisa terjadi karena tindakan represif penguasa dalam hampir setiap sendi kehidupan masyarakat dan tekanan untuk "membungkam" media massa agar tidak ada berita yang negatif mengenai pemerintah.
Sesuai dengan semangat reformasi untuk melakukan demokratisasi kehidupan bernegara maka masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemilu di era reformasi tahun 1999, 2004 dan pemilihan kepala daerah merupakan usaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik meskipun kita dapat merasakan hasil pemilu dan pilkada tersebut sejauh ini belum berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Secara umum meningkatnya jumlah orang yang tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi suatu kejadian biasa yang kita baca, dengar dan tonton melalui media massa. Terlebih masih besarnya kecenderungan orang muda Katolik (OMK) untuk menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan politik.
Asumsi bahwa politik itu kotor, tidak penting, merugikan, dan memusingkan memberi jarak semakin lebar antara OMK dan panggilan untuk mewujudkan iman di tengah situasi konkret masyarakat di sekitarnya, tak terkecuali dalam bidang sosial politik (bdk. "PKPM" Unika Atma Jaya, 2004). Kondisi itu diperburuk dengan betapa membosankan dan monotonnya cara pembelajaran politik yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan Gereja selama ini.
Banyak pengalaman pendampingan OMK menunjukkan betapa para pendamping serba tak mudah menyapa dan menggerakkan OMK untuk mengenal, mempelajari, dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan Komisi Kepemudaan (Komkep) Keuskupan yang bertujuan mendekatkan pemikiran, olah rasa, dan perilaku OMK pada seluk-beluk kehidupan bidang sosial politik pun tak banyak OMK berminat menghadirinya.
Kondisi tersebut mungkin banyak terjadi pula dalam pastoral kemahasiswaan Katolik. Lantas, bagaimana menggulirkan pendidikan politik dalam pendampingan OMK dan mahasiswa Katolik sebagai gerakan bersama antara Komkep Keuskupan-Keuskupan dan Komkep KWI ?
Berdasarkan monitoring Komkep KWI selama ini, banyak Komkep Keuskupan yang berupaya menyiasati masalah tersebut dengan beragam model, bentuk, metode, dan kegiatan kreatif. Banyak Komkep Keuskupan menyadari bahwa titik berangkat pendampingan OMK adalah memahami kebutuhan, minat, dan permasalahan yang mereka alami sendiri. Oleh karena itu, bisa jadi banyak model, bentuk, metode, dan kegiatan pendidikan politik yang menurut persepsi para pendamping terhitung efektif, mau tak mau harus dirumuskan dan dikemas ulang agar selalu sesuai dengan kondisi kebutuhan, minat, dan permasalahan OMK yang mereka dampingi. Tanpa upaya "masuk dari pintu mereka" semacam ini, mustahil pendamping bisa mengajak OMK "keluar dari pintu kita".
Dalam rangka itu pulalah, Komkep KWI ingin lebih konkret melibatkan diri dalam pergumulan pendampingan OMK di Keuskupan-Keuskupan se-Indonesia dalam konteks situasi keprihatinan tersebut. Komkep KWI bersama sejumlah relawan OMK di Jakarta dan sekitarnya berinisiatif memikirkan dan menyusun sebuah paket bahan pendidikan politik OMK, lalu membagikannya kepada Komkep Keuskupan-Keuskupan se-Indonesia.
Bahan ini terdiri dari tiga bagian pokok. Bagian pertama berisi narasi dan modul sejumlah metode alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan atau memproses program pendidikan politik OMK. Bagian kedua berisi narasi tentang pemanfaatan riset aksi partisipatoris (RAP) dalam pengelolaan program pendidikan politik OMK dan sejumlah modul penerapannya. Sedangkan bagian ketiga berisi uraian pembangunan database pendidikan politik OMK, khususnya yang berbasis atau memanfaatkan fasilitas website.
Sementara itu, perkara teoritis-informatif, mengenai prinsip-prinsip panggilan kerasulan awam Katolik dan pendidikan politik pada umumnya, sebagai penjaga arah bagi keterlibatan OMK dalam masyarakat tidak dibahas secara khusus dalam bahan ini, melainkan menjadi lampiran.
Keterangan buku:
Tebal : 110 halaman
Ukuran : 17 X 24 cm
Penerbit : Komisi Kepemudaan KWI
Th. Terbit : 2008
Editor : Felix Iwan Wijayanto
Pengantar : Y. Dwi Harsanto Pr
Sambutan : Mgr. Y. Harjosusanto MSF
Harga : Rp 15.000,-
Pemesanan : Komkep KWI
Jl Cikini II no 10 Jakpus
Telp : 21-31924487
Fax. : 21-31909804
Tidak ada komentar:
Posting Komentar